Benner Kepala
Beranda blog

Suriansyah Kemukakan Dua Poin Krusial Dalam Pandangan Fraksi

Bolmut – Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang digelar Rabu (1/7/2020), segenap fraksi DPRD Bolmut memberikan pendapat akhir tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bolmut tahun 2019, termasuk diantaranya Fraksi Kebangkitan dan Persatuan.

Juru bicara Fraksi Kebangkitan dan Persatuan, Suriansyah Korompot, SH, mengurai bahwa terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019, tentu pihaknya memberikan apresiasi atas segala prestasi pembangunan yang telah dicapai. Namun dilain sisi, diakuinya bahwa fraksi Kebangkitan dan Persatuan adalah fraksi yang memiliki prinsip, dimana bentuk apresiasi fraksi disuarakan bukan dalam bentuk pujian, melainkan dalam bentuk kritikan untuk kebaikan dan kemajuan daerah.

Dalam pendapat akhir tersebut, fraksi kebangkitan dan persatuan menyoroti dan mengemukakan 2 (dua) poin krusial. “Kami tinggal menyoroti dua hal, karena apa yang disampaikan oleh fraksi lain, juga sudah mewakili maksud dan tujuan pandangan akhir fraksi kami”, ujar Korompot.

Kedua poin tersebut, yakni mengenai sinergitas dan hubungan antar lembaga, khususnya eksekutif dan legislatif.
“Harusnya kedua lembaga ini, kalau boleh meminjam istilah biologi, harus ada simbiosis mutualisme. Sehingga kegagalan ditanggung bersama, dan keberhasilan dicapai bersama”, tegasnya.

Lanjut Suriansyah, untuk poin ke-dua, mengenai predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang hal ini tentu perlu diapresiasi dan perlu didorong oleh semua pihak agar dapat terus dipertahankan.

Pun begitu, meski disatu sisi predikat ini menjadi euforia tersendiri, namun disisi lain predikat ini dinilai menjadi beban. “Apakah predikat ini, manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh rakyat di Bolaang Mongondow Utara?. Jangan sampai ini hanya menjadi predikat bagi kita antara pemerintah dan DPRD, sementara disisi lain ada keluh kesah masyarakat yang kekurangan kebutuhan, kekurangan bibit, kekurangan pupuk dan sebagainya”, kunci Anggota DPRD yang akrab disapa Mas Bro. (dic)

Fraksi PPP Dorong Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggota DPRD Bolmut, Atiya Pontoh.

Bolmut – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sebagaimana dikemukakan wakil ketua fraksi PPP, Atiya Pontoh, dalam pendapat akhir fraksi tentang ranperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bolmut tahun 2019, Rabu (1/7/2020).

“Perlu ditingkatkan lagi pemaksimalan pelaksanaan APBD Bolmut, ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi rendahnya penyerapan anggaran ataupun sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)”, singgung Atiya.

Selain itu, Ia juga menyoroti proses pelaporan keuangan, yang kedepannya diharapkan agar lebih dikontrol dengan baik.

Hal ini lanjut Atiya, diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk lebih memaksimalkan pengelolaan dan pelaporan keuangan tahun ini dan tahun mendatang. (dic)



Sampaikan Pendapat Fraksi, Aris Sentil Pelaksanaan Program dan Kebijakan

Anggota DPRD Bolmut, Budi Setiawan Kohongia (Aris).

Bolmut – Juru bicara fraksi Golkar, Budi Setiawan Kohongia, S.Pd, menyentil sejumlah poin dalam pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD tentang penetapan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tahun anggaran 2019, yang berlangsung di ruang sidang DPRD Bolmut, Rabu (1/7/2020).

Terkait hal ini, anggota legislatif (aleg) yang akrab disapa Aris, mengemukakan harapan fraksinya, agar kedepan pelaksanaan program khususnya proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bolmut, untuk direncanakan dan dilaksanakan secara maksimal.

“Jangan sampai ada lagi proyek yang gagal atau terlambat dikerjakan hanya karena perencanaanya tidak matang” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk pendistribusian program dan pelaksanaan anggaran diharapkan agar lebih tepat sasaran dan terarah, yang tentunya harus disesuaikan dengan dokumen RPJMD Bolmut.

Hal lain yang menjadi perhatian fraksi Golkar, ialah kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam urusan pengisian jabatan birokrasi, agar proses ini dilaksanakan secara objektif, terbuka dan kempetitif. (dic)

Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bolmut tahun 2019 Diparipurnakan

Rapat Paripurna DPRD Bolmut tentang tentang penetapan ranperda pertanggungjawaban APBD Bolmut tahun anggaran 2019

Bolmut – Penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan aggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tahun 2019 resmi diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut, pada Rabu (1/7/2020).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bolmut, Drs. Hi. Depri Pontoh dan Wakil Bupati, Drs.Hi. Amin Lasena, MAP.

Dalam agenda tersebut, seganap fraksi DPRD Bolmut terpantau memberikan pendapat akhir fraksi serta telah menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Terkait hal ini pula, pihak DPRD Bolmut menetapkan keputusannya, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPRD Bolmut, Drs. Musliman Datukramat, M.Si, bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Bolmut tahun 2019, disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Bolmut tahun 2019. (dic)

Dinkes Bolmut Terapkan Protokol Kesehatan Pada Agenda Pemerintah

Penerapan Protokol Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Bolmut

Bolmut – Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) gencar menerapkan standar Protokol Kesehatan pada agenda-agenda Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bolmut.

Pada agenda Rapat Paripurna DPRD Bolmut, Rabu (1/7/2020) misalnya, yang penerapan standar protokol kesehatannya dilakukan oleh pihak Dinkes Bolmut dengan dipimpin langsung Kepala Dinas, dr. Jusnan Mokoginta, MARS.

“Memang harus demikian, lebih baik mencegah sejak dini penyebaran virus dan penyakit dengan penerapan standar protokol kesehatan yang maksimal”, ujar Mokoginta disela-sela agenda Paripurna DPRD Bolmut. (dic)

Besok, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Ditetapkan

Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bolmut tahun 2019, telah dibahas oleh DPRD dan Pemkab Bolmut. (Foto: JurnalShare)

Bolmut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tengah mengagendakan paripurna penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolmut tahun 2019.

Sekretaris DPRD Bolmut, Drs. Musliman Datukramat, melalui surat undangan yang telah ditandatangani pimpinan DPRD Bolmut, mengurai, tentatif Paripurna Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bolmut tahun 2019 ini akan dilaksanakan di ruang sidang DPRD Bolmut, Rabu (1/7/2020) besok, pukul 10.00 WITA.

Sebelumnya, Ranperda ini telah disampaikan oleh Pemerintah setempat ke pihak DPRD Bolmut pada Senin (29/6/2020), dan langsung masuk dalam proses pembahasan selama 2 (dua) hari sejak Senin hingga Selasa (30/6/2020). (dic)

DPRD Bolmut Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Suasana Paripurna DPRD Bolmut. (Foto: JurnalShare)

Bolmut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat Paripurna pada Senin (29/6/2020).

Agenda tersebut serangkaian dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolmut tahun anggaran 2019.

Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Drs. Salim Bin Abdullah, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bolmut, Drs. Hi. Depri Pontoh.

Terpantau, segenap Fraksi DPRD Bolmut, memberikan pandangan terhadap pelaksanaan APBD Bolmut tahun 2019.

Sekretaris DPRD Bolmut, Drs. Musliman Datukramat, mengurai, setelah dilaksanakan penyampaian, agenda akan dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda oleh DPRD dan Pemkab Bolmut, sebelum ditetapkan menjadi peraturan paerah. (dic)

Tiga PC PMII Di Provinsi Gorontalo Mengutuk Keras Tindakan Represif Oknum Polisi Di Pamekasan

GORONTALO – Tiga Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo, masing-masing PC PMII Kota Gorontalo yang diketuai Farhan Ibunu, Bersama PC PMII Kabupaten Gorontalo diketuai Reinaldi Ahmad dan PC PMII Bualemo yang diketuai Ismail Duke, mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oknum Polisi terhadap Aktivis PMII saat melakukan aksi tolak tambang di depan kantor Bupati Pamekasan, Kamis (25/6/2020).

Tindakan arogan dari oknum anggota Polisi ini dinilai telah mencederai demokrasi. menurut Ketua Cabang PC PMII Kota Gorontalo Farhan Ibunu saat dihubugi media ini via telfon seluler kamis (25/6/2020) mengatakan tindakan itu sangat tidak manusiawi.
“Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi,bukan untuk dicederai. tugas Polisi melindungi demontrasi bukan sebaliknya,”ujar Farhan.

Farhan Ibunu selaku ketua PC PMII Kota Gorontalo mengaskan, PC PMII Kota Gorontalo mengutuk keras tindakan represif tersebut.  Upaya kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Negara Hukum dan sangat merendahkan kewibawaan sebagai abdi negara. “ini bukan hal yang sepele, sehingganya kepada pihak kepolisian agar dapat mengusut tuntas insiden pemukulan ini,”tegas Farhan.

Sementara hal yang sama diutarakan Ketua PC PMII Kabupaten Gorontalo Reinaldi Ahmad, bahwa tindakan yang dilakukan oknum polisi tersebut sangat memalukan, karena sudah tidak sesuai Dengan semboyan-semboyan institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat. “Saya Menilai tindakan kekerasan anggota kepolisian Pamekasan itu telah menghianati kebebasan Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dan hal itu harus diusut tuntas degan seadil-adilnya,”jelas Reinaldi.

Pun demikian Ketua PC PMII Kabupaten Boalemo, Ismail Duke, mengecam keras kepada Kapolres Pamekasan yang dianggap membiarkan anak buahnya melakukan kekerasan terhadap aksi yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat PC PMII pamekasan
“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh institusi Polri, terkhusus Polres Pamekasan dan itu wajib diusut tuntas,” tamba Ismail. (*/JS)

DPRD Bolmut Bertolak Ke Gorontalo, Gelar Baksos dan Salurkan Bantuan Bencana

Anggota DPRD Bolmut (Moh. Rafiq Pangau, Budi Setiawan Kohongia, Husen Yahya Suit Pontoh) saat dijumpai jurnal share, sebelum bertolak ke Gorontalo.

Bolmut – Senin (22/6/2020), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) bertolak ke Provinsi Gorontalo dalam rangka bakti sosial bagi korban bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Bolmut, Husen Yahya Suit Pontoh, mengungkap, misi kamanusiaan DPRD Bolmut ini, berangkat dari rasa kepedulian atas bencana yang melanda masyarakat di wilayah Gorontalo belum lama ini, dengan melibatkan seluruh pimpinan dan anggota serta elemen yang ada di DPRD Bolmut.

Sekretaris Komisi I DPRD Bolmut, Budi Setiawan Kohongia, S.Pd saat dijumpai media ini, menambahkan, agenda baksos kali ini dipusatkan di posko induk bencana di Kota Gorontalo.

“Pastinya DPRD akan meninjau langsung wilayah terdampak bencana guna memberikan dukungan pada para korban, baik dukungan moril maupun materil”, ujarnya.

Adapun bantuan yang akan diserahkan ke posko induk bencana kota Gorontalo diantaranya 1 (satu) ton beras dan 100 kardus mie instan. (dic)

Bantu Benih Jagung dan Kedelai Gratis Untuk Petani, Rusli : Masyarakat Tetap Produktif

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan Pangan Bersubsidi untuk 1.225 KPM bagi warga di Kecamatan Wonosari, Minggu (21/6/2020). (Foto: Salman)
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan Pangan Bersubsidi untuk 1.225 KPM bagi warga di Kecamatan Wonosari, Minggu (21/6/2020). (Foto: Salman)

Jurnalshare.com, Gorontalo – Gubernur Rusli Habibie, menyerahkan secara simbolis bantuan benih jagung dan kedelai terkait kegiatan, penyerahan bantuan Pangan Bersubsidi di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Minggu (21/06/2020).

Dengan luas lahan jagung 5.503 Ha dan lahan kedelai seluas 108 Ha,  kepada 1.225 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat.


Bantuan benih tersebut dialokasikan untuk 3.293 petani. Untuk keseluruhan Kabupaten Boalemo sendiri, total petani jagung ada 13.521 petani, dengan luas lahan 25.500 Ha. Sementara untuk benih kedelai untuk 108 petani.

“Tak hanya benih jagung, kali ini ada juga sembako, dan ini sudah ada sejak saya jadi Gubernur dari tahun 2012. Dulu satu paket sembako itu harganya kurang lebih 200 ribu, tapi dengan adanya corona kami gratiskan. Ini semua uang rakyat dan saya kembalikan lagi ke rakyat,” tutur Rusli.

Rusli juga mengingatkan tentang kebijakan baru yang sedang digagas. Setiap penerima bantuan program dari pemerintah provinsi wajib berkebun di rumah masing-masing.

“Sekarang kita sudah new normal. Artinya di tengah-tengah Pandemi ini, kita harus tetap produktif. Ada namanya program kawasan rumah pangan lestari. Disini ibu/bapak bisa berkebun, untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga,” imbuhnya.

Selain serahkan bantuan benih, Gubernur Rusli turut di dampingi sang istri, Idah Syahidah yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Dalam waktu yang bersamaan Idah pun menyerahkan tujuh unit sepeda motor Bercoolbox dan juga bantuan ternak, untuk 14 RTM masing-masing dua ekor kambing. (mg)